WowKeren.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah untuk tidak mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) administrasi menjadi tenaga teknis guna mengisi kekosongan guru. Bukan tanpa alasan, FSGI menilai jika para ASN tersebut belum memiliki kemampuan mengajar.
“Karena sudah pasti mereka ini tidak ada pengalaman mengajar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dilansir Republika, Selasa (4/8). “Jadi bayangkan saja kalau mendidik itu diserahkan kepada orang yang tidak bersekolah di sana.”
Lebih jauh, ia pun memaparkan cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar. Sebab menurutnya masih ada banyak cara yang bisa ditempuh.
Misalnya salah satunya dengan memperbanyak rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K). Di lain sisi, guru honorer yang sudah lolos seleksi menjadi guru PPPK pada 2019 sebanyak 34.954 orang pun belum jelas nasibnya.
Satriwan menyebutkan jika puluhan orang tersebut sudah lolos seleksi nasional. Namun mereka tak kunjung diangkat oleh pemerintah pusat dengan alasan tidak adanya anggaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menggaji PPPK.
Lebih jauh ia pun menilai cara pemerintah memperlakukan tenaga guru yang murni PNS dengan mereka yang PPPK tidak sama. “Pemerintah terkesan diskriminatif memperlakukan antara guru PPPK dengan guru PNS yang murni,” ujar Satriwan.
Padahal, memenuhi kekosongan tenaga pengajar melalui rekrutmen PPPK bisa membantu pemerintah ketimbang terus-menerus membuka rekrutmen guru dari CPNS. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri telah mengajukan kebutuhan guru sebanyak 700 ribu.
Selain itu, Satriwan juga menilai pemerintah bisa mengoptimalkan koordinasi dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak guru. Melalui LPTK ini, satu orang guru dapat mengajar dua mata pelajaran sekaligus.
Lebih jauh, ia menilai rekrutmen guru harus dibuka selebar mungkin, terutama di daerah 3T. Sebab, wilayah ini menghadapi kekurangan guru dan selama lima tahun ke depan angka pensiun juga akan tinggi.
