Kerawanan konflik bersenjata di Papua meningkat menyusul gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya. Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah dan seluruh jajarannya tak lembek terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
“Pertama-tama, PAN menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya Brigjen Danny dalam mengemban tugas negara. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan tempat terbaik bagi para pejuang bangsa,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).
KKB Papua menebar teror terhadap warga hingga ujungnya ingin memisahkan diri dari Indonesia. TNI diminta tegas menghadapi kelompok ini.
“Kedua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah kelompok separatisme, karena bertindak destruktif, anarkis dengan meneror masyarakat dan bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Setiap gerakan separatisme bersenjata harus diambil tindakan tegas dan tuntas oleh TNI sebagai penjaga kedaulatan negara,” ujar Viva.
 |
Menurut Viva, nyawa warga Papua terancam dengan aksi separatis dan teroris KKB Papua jika tak ada tindakan tegas. Oleh sebab itu, TNI-Polri diminta tak lembek terhadap KKB Papua.
“Jika tidak ditangani dan ditindak tegas, maka aksi kelompok separatis dan teroris (KST) yang terjadi di Papua bisa membahayakan integrasi bangsa dan mengancam nyawa masyarakat Papua. Jangan lagi ada anggota TNI atau Polri dan masyarakat yang menjadi korban kebiadaban kelompok ini,” ucap Viva.
“Ketiga, TNI dan Polri harus tegas. Jangan lembek. Bela NKRI dan jangan sampai merah putih terus tercoreng dengan aksi-aksi mereka,” tambahnya.
Juru bicara PAN ini menyebut PAN mendukung polisi mewujudkan keamanan hingga ketertiban di Tanah Papua. Tak lupa, Viva mengingatkan penyelesaian permasalahan Papua juga meliputi budaya lokal hingga kebutuhan warga Papua.
“Keempat, PAN mendukung langkah dan kebijakan aparat kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia. Transformasi polisi yang berlandaskan pada prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi) diharapkan dapat diterapkan di lapangan agar pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat,” sebut Viva.
“Akhirnya, Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang didirikan oleh suku-suku bangsa yang telah bersepakat bersama menjadi negara berdaulat, yaitu Indonesia. Untuk itu penyelesaian persoalan Papua secara multidimensi mesti mempertimbangkan pada kearifan lokal, nilai dan budaya otentik, kesejahteraan, dan keadilan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga atas sandang, pangan, dan papan dengan baik,” imbuhnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Haru dan Khidmat Penyambutan Jenazah Polisi yang Gugur Ditembak KKB