WARGABICARA.COM – Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengungkapkan sederet kendala dalam penerapan tarif integrasi transportasi umum di Jakarta.
Untuk diketahui, kebijakan yang berlaku sejak Agustus 2022 lalu ini mencakup moda TransJakarta (TJ), LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.
Kendala yang dimaksud berdasarkan hasil Survei Evaluasi Tarif Integrasi JakLingko yang dilakukan oleh DTKJ terhadap 1.550 responden atau pengguna transportasi umum di Jakarta.
Sebagai pembuka, Ketua DTKJ Haris Muhammadun menjelaskan, 63,9 persen responden sudah pernah menggunakan tarif integrasi JakLingko, dan 36,1 persen mengaku belum pernah.
“Pilihan moda terbanyak saat memakai tarif integrasi yakni TJ-MRT Jakarta 65,7 persen. Diikuti TJ-MRT Jakarta-TJ sebesar 22,1 persen,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Tarif dan Skema PSO yang Tepat Sasaran, secara daring, Selasa (28/03/2023).
Lalu, sebanyak 61,8 persen responden memakai tarif integrasi JakLingko dengan Kartu Uang Elektronik (KUE) yang diaktivasi, sementara 15,4 persen menggunakan aplikasi JakLingko.
Namun, terdapat pula 22,8 persen responden yang mengaku menggunakan keduanya.
Di dalam survei tersebut, Haris Muhammadun juga mengemukakan kendala penerapan tarif integrasi JakLingko, baik itu menggunakan aplikasi maupun KUE.
Untuk penerapan tarif integrasi menggunakan aplikasi JakLingko, kendala paling besar mengenai metode pembayaran yang belum banyak pilihan dengan jumlah 261 responden.
“Artinya memang kalau menggunakan kartu itu kan (harapan) dia digunakan parkir bisa, digunakan segala macam bisa, tapi kalau JakLingko mungkin baru sebatas penggunaan tarif integrasi ini,” jelasnya.
“Nah kemarin kita banyak belajar di negara-negara lain kita juga bisa melihat bahwa aplikasi itu bisa digunakan untuk macam-macam, bahkan untuk bayar toilet pun juga bisa,” tandasnya.
Kemudian, kendala terbanyak kedua ialah tracking armada TJ masih belum maksimal dengan jumlah 229 responden.
“Sampai saat ini yang menggunakan paling banyak tadi kan TJ-MRT, kemudian TJ-LRT-TJ, tapi TJ nya sendiri ini masih belum banyak,” imbuhnya.
Kendala lainnya meliputi, pemilihan moda secara otomatis pada aplikasi kurang efektif (157 responden); tidak ada fitur ubah tujuan (135 responden); metode cashback saldo ke aplikasi butuh waktu lama (104 responden); serta tidak bisa mendaftarkan KUE yang telah diaktivasi tarif integrasi ke dalam aplikasi (82 responden).
“Mudah-mudahan nanti ini menjadi masukan bagi terutama integrator dalam hal ini PT JakLingko Indonesia (JLI) nanti untuk disempurnakan aplikasinya,” tutur Haris Muhammadun.
Beralih untuk kendala penerapan tarif integrasi dengan KUE, terbanyak mengenai tidak mengetahui gate khusus tarif integrasi pada suatu moda (185 responden).
Lalu, kartu yang sudah diaktivasi tidak terbaca tarif integrasi (160 responden); kartu tidak bisa diaktivasi di alat BCT (126 responden); kartu JakLingko edisi OK Otrip (berwarna biru) tidak bisa mendapatkan tarif integrasi (116 responden).
Kendala selanjutnya, alat BCT tidak mendeteksi lokasi terakhir KUE tersebut di tap (114 responden); tidak mengetahui jenis kartu apa saja yang bisa diaktivasi di alat BCT (106 responden); serta besaran tarif yang terpotong saat tap kartu melebihi Rp 10.000 (98 responden).
“Jadi ini kartu-kartunya ternyata juga ada kendalanya. Memang masyarakat tetap ada pilihan (menggunakan KUE atau aplikasi) itu lebih baik lah menurut saya,” pungkasnya.
Baca Juga: Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai
