WARGABICARA.COM – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sekda DKI), Joko Agus Setyono, mengungkapkan kesalahan dalam pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta International Stadium (JIS), Equestrian, dan Velodrome, sudah ada sejak lahir.
Diketahui, ke-4 proyek tersebut peresmiannya dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan. Pernyataan itu lantas menuai tanggapan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies. Berikut kilas balik pernyataan Sekda DKI Joko Agus Setyono.
Salah Sejak Lahir
Joko mengatakan mekanisme penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbeda dengan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Joko mencontohkan, pada penugasan pemerintah pusat kepada PT Adhi Karya dalam menggarap proyek light rail transit (LRT) Jabodebek.
“Itu tidak sama dengan Pemerintah DKI dalam memberikan penugasan. Saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir,” katanya dalam Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, Kamis malam, 3 Agustus 2023.
Jadi Beban Korporasi
Dia menerangkan, penugasan yang dilakukan Pemprov DKI saat itu adalah dengan memberikan Penyertaan Modal Daerah atau PMD, sehingga aset dan sebagainya menjadi milik BUMD.
“Karena milik BUMD, ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian ada biaya (mengalami) penyusutan,” ujarnya.
Alhasil, kata Sekda DKI, proyek-proyek tersebut menjadi beban korporasi dan tidak untung alias merugi lantaran tidak dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara maksimal.
Gunakan Anggaran Jakpro Sendiri
Dia menambahkan, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun revitalisasi TIM dan JIS menggunakan anggaran yang diciptakan oleh Jakpro sendiri, bukan dari PMD. Sehingga saat proyek selesai atau terbangun, katanya, pemerintah tinggal bayar kepada Jakpro.
Tetapi, yang terjadi adalah pembangunan menggunakan PMD. Artinya, TIM dan JIS kini menjadi asetnya Jakpro.
Setelah menjadi asetnya Jakpro, maka biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh perusahaan. Bahkan, biaya penyusutan yang sangat besar harus ditanggung, sehingga menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro.
Cari Jalan Keluar
Joko lantas menilai pengelolaan dan komersialisasi ke-4 proyek itu belum maksimal dan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Sementara pengelolaannya, komersialisasinya, itu juga belum maksimal dan kami saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya,” kata Joko.
Tanggapan TGUPP Anies Baswedan
Mantan anggota TGUPP era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, beranggapan ke-4 proyek yang ditangani Jakpro ini dianggap salah karena beda cara pandang.
“Nampaknya Sekda DKI memakai cara pandang BUMD sebagai entitas bisnis murni, sehingga menilainya sebagai kesalahan,” kata Tatak kepada Tempo, Ahad kemarin, 6 Agustus 2023.
Menurut kader PKS itu, jika cara pandang Sekda DKI menganggap BUMD sebagai entitas bisnis murni, TIM, JIS, Velodrome dan Equiestrian akan dianggap salah karena biaya perawatan yang lebih besar dari keuntungan.
Sebaliknya, jika melihat BUMD sebagai organ pemerintah di samping birokrasi, maka tujuannya sama-sama memberikan layanan publik, tidak selalu harus profit.
“Anies Baswedan memandang dengan kacamata berbeda. Beliau melihat BUMD merupakan tangan Pemda DKI yang bisa dipakai untuk memberikan layanan publik juga di samping tangan birokrasi,” kata Tatak.
Tatak memberi contoh JIS, stadion sepak bola berstandar internasional di Jakarta. Begitu juga dengan TIM yang merupakan pusat kebudayaan di Jakarta.
“Keduanya memiliki fungsi sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat” ujarnya.
Tatak mengatakan, BUMD yang mengelola tidak sepenuhnya dituntut mengejar profit. Lebih dari itu, lanjut Tatak, BUMD lebih banyak dituntut untuk memberikan layanan publik yang maksimal pada masyarakat dengan dukungan biaya berupa subsidi dari pemerintah.
Baca Juga: Stafsus Erick Thohir hingga Jokowi Buka Suara soal Longspan LRT Jabodebek yang Disebut Salah Desain