Jakarta – Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) mengadakan acara halal bihalal dan knowledge sharing digelar pada Rabu (24/04) bertempat di Binus International University, Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah tentang Digital Public Infrastructure (DPI).
Dr. Muhammad Jumadi selaku Sharing Knowledge APIC 2024, mengambil peran sebagai moderator utama. Dengan kepemimpinan yang tegas namun ramah, Dr. Muhammad Jumadi mengarahkan percakapan agar fokus pada topik-topik kunci tentang digital dan kecerdasan bangsa. Ia juga memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan wawasan yang berharga dari sesi diskusi.
Dr. Hendra Sandhi selaku peneliti APIC, menjelaskan dengan sistem digital yang aman, dapat dioperasikan secara spesifik dan terbuka sehingga memberikan akses layanan yang adil. Dr. Hendra menggarisbawahi pentingnya DPI untuk menghadapi tantangan global dalam masa digitalisasi ini. Melalui data di DPI, setiap operasional dapat diakses secara efisien.
Pada salah satu case, melalui DPI mulai dari bayi lahir sudah terdapat digital record. Lalu dengan DPI, orang tua bisa melihat catatan kesehatan sang anak saat masa masuk sekolah dan sampai saat beranjak dewasa dan meninggal dunia. Konsep dari DPI ini terus berkembang, terkhususnya di India.
Dengan DPI, terdapat data nyata bagaimana teknologi ini berpengaruh langsung dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan infrastruktur public digital yang menghadapi tantangan digital dengan melihat data berapa jumlah masyarakat yang tidak memiliki tanda pengenal resmi sampai kepemilikan rekening bank.
“Ketika orang tua ingin memasukkan anak ke sekolah, seringkali menjumpai kesulitan. Terutama dengan sistem umur, zonasi dan sebagainya. Namun, dengan DPI, semua data telah terkoneksi dengan lengkap untuk penguatan bidang pendidikan. Orang tua bisa melihat langsung dimana saja daftar sekolah yang menerima anak mereka melalui beberapa kriteria.” seru Dr. Hendra saat membahas potensi DPI dalam dunia pendidikan.
DPI menjadi penting karena pentingnya efisiensi pelayanan publik lewat inklusi digital. Pengembangan DPI yang transparan juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. Salah satu investasi besar lewat DPI adalah memberikan masa depan berkelanjutan untuk infrastruktur digital yang kokoh.
Melalui DPI diperlukan framework agar dapat melihat implementasi yang sustain. Melalui framework, kumpulan konsep dan representasi data dapat tergambar dengan jelas untuk memudahkan pengguna menyediakan referensi.
Evaluasi DPI sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana digitalisasi berhasil dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat framework DPI. Dalam DPI juga jelas diperlukan standar yang jelas, untuk itu diperlukan Service Canvas. Beberapa layanan publik berjalan dengan sebagaimana mestinya, diperlukan policy frameworks.
Dr. Hendra menyatakan harapannya agar DPI ini menjadi fokus serius yang terus dikembangkan dengan mengatasi problem dan issue agar digitalisasi SDM, tata kelola dan teknologi bisa terimplementasikan dengan baik.
Penulis : Christine | Editor : Dian
