Jakarta – Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan sebagai inisiatif baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses legislasi dan kebijakan publik. Peluncuran ini digelar di Jakarta, sebagai kelanjutan dari program pendidikan politik Bijak Memilih yang sebelumnya hadir pada Pemilu 2024.
CEO Think Policy sekaligus perwakilan Sekretariat Bijak, Andhyta Firselly Utami, menekankan pentingnya membangun ekosistem kebijakan publik yang sehat dan terbuka. “Banyak masyarakat, khususnya anak muda dan kelas menengah, sebenarnya ingin terlibat. Namun, ruang partisipasi yang tersedia masih sangat terbatas dan bersifat simbolik,” ujarnya.
Melalui laman bijakmemantau.id, platform ini hadir untuk menjawab keresahan publik, terutama kalangan muda dan kelas menengah perkotaan, yang kerap merasa terpinggirkan dari proses penyusunan kebijakan dan revisi undang-undang. Bijak Memantau didesain sebagai jembatan partisipatif yang memungkinkan masyarakat lebih memahami isu kebijakan, memantau proses legislasi, serta mengawasi kinerja anggota legislatif.
Menurut Andhyta, forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya inklusif. Di sisi lain, ruang-ruang partisipatif yang dibuka masyarakat sipil cenderung ekspresif, namun belum berdampak signifikan terhadap hasil kebijakan. “Bijak Memantau hadir untuk menyederhanakan isu, membuka akses informasi, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” tambahnya.
Tiga Fitur Utama
Bijak Memantau menawarkan tiga fitur utama yang dirancang agar mudah diakses dan dipahami oleh publik, yakni:
- Memahami Isu: Menyediakan ringkasan delapan isu kebijakan prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Seluruh materi disusun bersama para ahli, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjamin akurasi informasi.
- Memantau Kebijakan: Menyajikan informasi terkini terkait perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta isu-isu legislasi yang tengah menjadi sorotan publik.
- Memantau Pejabat: Menampilkan profil singkat anggota legislatif, termasuk posisi mereka terhadap isu tertentu dan kanal komunikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Selain menyediakan informasi, Bijak Memantau juga mendorong aksi lanjutan melalui Komunitas Bijak. Masyarakat dapat bergabung dalam diskusi daring melalui Discord, mengikuti Kelas Bijak, hadir dalam forum townhall, hingga berpartisipasi dalam kegiatan advokasi bersama organisasi masyarakat sipil.
Suara Kelas Menengah dan Ruang Demokrasi
Ekonom dan mantan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014, Chatib Basri, yang turut hadir dalam peluncuran, menggarisbawahi pentingnya peran kelas menengah dalam menjaga arah kebijakan publik. “Demokrasi adalah cara membatasi kekuasaan negara. Di sinilah peran masyarakat menjadi penting,” tegasnya.
Ia menyebut kelas menengah sebagai “certified complainer” yang justru bisa menjadi motor perubahan. Menurutnya, kehadiran media sosial telah membuka ruang baru bagi publik untuk bersuara. Namun, tantangan terbesar terletak pada akses terhadap informasi yang akurat dan kontekstual. “Bijak Memantau berperan penting dalam memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar perjuangan,” ujarnya.
Dialog Terbuka Antara Rakyat dan Legislatif
Dalam sesi diskusi bertajuk “Cara Baru Memantau DPR”, sejumlah narasumber hadir untuk menjembatani dialog antara publik dan pembuat kebijakan. Mereka di antaranya adalah pengamat sosial Okki Sutanto, perwakilan komunitas Bersama K-POPers, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo, serta Maharani Putri Samsu Wibowo dari Open Government Indonesia.
Bramantyo Suwondo, yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, menyambut baik kehadiran Bijak Memantau. “Saya menyadari kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik masih sangat besar. Ini harus dijembatani, bukan hanya oleh DPR dan pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil,” ungkapnya.
Menurut Bramantyo, semangat yang diusung Bijak Memantau sejalan dengan prinsip keterbukaan yang diusung Open Government Partnership (OGP). Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif.
Bagian dari Open Government Week 2025
Peluncuran Bijak Memantau merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Open Government Week 2025 yang didukung oleh Open Government Indonesia. Direktur Hubungan Luar Negeri Bappenas sekaligus perwakilan Open Government Indonesia, Maharani Wibowo, menekankan bahwa keterbukaan bukan sekadar prinsip, tetapi ekosistem yang harus dijaga bersama.
“Keterlibatan publik hanya dapat tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak,” ujarnya. Maharani menyebut Bijak Memantau sebagai contoh nyata pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif.
Harapan ke Depan
Dengan diluncurkannya Bijak Memantau, diharapkan partisipasi publik tidak berhenti setelah Pemilu, melainkan terus berkembang sebagai bentuk kontrol dan kontribusi terhadap kebijakan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
