WargaBicara.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan dilakukan dengan pendekatan positif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ia menyatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukan untuk mengungkit kesalahan masa lalu, melainkan untuk membangun narasi sejarah yang konstruktif dan menyatukan.
“Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Fadli menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah ini akan berfokus pada pendekatan Indonesia sentris dengan mengurangi bias kolonial. Menurutnya, narasi sejarah harus mampu menyatukan bangsa dan relevan dengan generasi masa kini, terutama dalam menginspirasi melalui capaian dan prestasi masa lalu.
“Yang kita inginkan dari sejarah kita itu adalah tone yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” katanya.
Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi dan memiliki anggaran sebesar Rp 9 miliar. Fadli memastikan bahwa penulisan dilakukan oleh para ahli di bidang sejarah, sehingga publik tidak perlu khawatir terhadap kredibilitas hasilnya.
Ia juga menyebut bahwa hasil penulisan akan diuji melalui uji publik pada Juli 2025. “Tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” tambahnya.
Namun, wacana penulisan ulang sejarah ini mendapat sorotan dari aktivis HAM Beka Ulung Hapsara. Dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Beka menyoroti minimnya perhatian terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Ia mengungkapkan bahwa term of reference (TOR) proyek ini hanya mencantumkan dua kasus, padahal Komnas HAM mencatat ada 13 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
“Jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki trauma dan belum mendapatkan keadilan,” ujar Beka. Ia menekankan pentingnya menghadirkan perspektif korban dalam penulisan sejarah.
Baca Juga : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Usulkan Sekolah Masuk Pukul 06.00 dan Libur Sabtu
