JAKARTA– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan yang menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan besar dunia dalam genosida di Gaza, Palestina. Laporan berjudul “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” itu disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese.
Dokumen tersebut menguraikan peran sektor korporasi yang dianggap menopang proyek kolonial Israel, termasuk aktivitas militer, ekonomi, hingga pendanaan yang memperkuat sistem apartheid dan penjajahan di wilayah pendudukan.
“Penentuan nasib sendiri dan keberadaan suatu bangsa dipertaruhkan. Dibutuhkan akuntabilitas untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang mengizinkannya,” bunyi laporan tersebut.
Raksasa Teknologi hingga Industri Militer
Laporan menyebut perusahaan teknologi seperti IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, dan Palantir terlibat dalam penyediaan sistem pengawasan, pemrosesan data, hingga kecerdasan buatan bagi militer Israel.
IBM dilaporkan mengelola basis data biometrik warga Palestina. Google dan Amazon disebut meneken kontrak cloud senilai US$1,2 miliar untuk infrastruktur militer Israel. Microsoft dan Palantir turut menyediakan sistem komputasi dan intelijen militer sejak awal 2000-an.
Di sektor pertahanan, perusahaan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A disebut memasok jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan dalam serangan ke Gaza. Sementara Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran rumah, rumah sakit, dan fasilitas sipil lainnya.
Energi, Alat Berat, dan Pariwisata
Perusahaan energi seperti Chevron, BP, Glencore, dan Drummond dituding memasok batu bara dan gas untuk mendukung operasi militer Israel.
Sementara perusahaan alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo dilaporkan memasok mesin penghancur permukiman Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan Masafer Yatta. Mesin-mesin ini digunakan untuk menghancurkan rumah dan lahan pertanian, seperti kebun zaitun.
Platform wisata Airbnb dan Booking.com juga disorot karena mempromosikan properti di permukiman ilegal Israel. Airbnb dilaporkan mengalami peningkatan iklan properti dari 139 pada 2016 menjadi 350 pada 2025, dengan komisi hingga 23 persen.
Lembaga Keuangan Global Juga Disebut
Laporan turut menyinggung peran lembaga keuangan yang membeli obligasi pemerintah Israel. BNP Paribas dan Barclays disebut menjamin pembiayaan tersebut.
Sementara itu, raksasa investasi seperti BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO dituding menyalurkan miliaran dolar ke saham dan obligasi perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam pendudukan dan agresi militer di Palestina.
“Entitas-entitas ini menjadi tulang punggung finansial sistem pendudukan dan genosida,” tegas laporan PBB.
Seruan Akuntabilitas
PBB menekankan perlunya akuntabilitas sektor swasta dalam kasus pelanggaran HAM berat. Meski belum diikuti tindakan hukum, laporan ini diperkirakan akan mendorong tekanan internasional, termasuk boikot konsumen dan desakan divestasi dari investor etis.
