Jakarta — Kasus Bupati Pati Sudewo memicu protes besar di kalangan warga. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi pemicu kemarahan.
Protes Warga Pati
Ribuan warga turun ke jalan di pusat kota Pati. Mereka menolak kenaikan PBB-P2 yang dianggap memberatkan masyarakat.
Kondisi ekonomi yang belum pulih membuat kebijakan ini menuai penolakan keras. Protes juga ramai dibicarakan di media sosial.
Langkah DPRD Pati
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Pati mengambil langkah tegas. Dewan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan mengajukan Hak Angket.
Tujuannya adalah mengawasi kebijakan bupati sekaligus mencari solusi sesuai aspirasi warga.
Sikap Istana dan Partai
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana menghormati keputusan DPRD. Ia menilai langkah ini sebagai bagian dari proses demokrasi.
Partai Gerindra, sebagai partai pengusung Sudewo, juga menyebut sedang melakukan pembinaan internal terhadap bupatinya.
Pemicu Utama Kontroversi
Kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen menjadi titik masalah. Warga menganggap tarif baru tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi mereka.
Kritik datang dari tokoh masyarakat, aktivis, hingga akademisi.
Pelajaran untuk Kepala Daerah
Kasus Bupati Pati Sudewo menjadi pengingat bagi pemimpin daerah. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga.
Dialog dan transparansi penting untuk mencegah konflik di masa depan.
