Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel. OTT ini terkait dugaan praktik pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Fakta OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK
Penangkapan dilakukan pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 14 orang, termasuk Immanuel Ebenezer, serta menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dan gratifikasi di sektor ketenagakerjaan.
Barang Bukti yang Disita
KPK menyita 22 unit kendaraan, terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor mewah. Beberapa di antaranya adalah:
- Nissan GT-R
- BMW
- Toyota Corolla Cross
- Hyundai Palisade
- Mitsubishi Pajero Sport
- Vespa
- Motor Ducati berbagai tipe
Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan KPK telah menjangkau aspek-aspek pendukung dugaan praktik pemerasan secara menyeluruh.
Respon Pemerintah dan Tokoh Publik Terkait OTT Wamenaker
Presiden Prabowo Subianto, melalui Sekretariat Negara, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil KPK. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas, termasuk pejabat tinggi di kabinet.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku terpukul atas kasus ini dan menyatakan siap melakukan evaluasi internal menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh pegawai Kemenaker dengan memperluas program penandatanganan pakta integritas ke seluruh mitra kerja, termasuk hampir 1.000 perusahaan jasa K3.
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mendorong KPK untuk tidak berhenti pada penangkapan Noel saja. Ia menduga ada jaringan atau sindikat pemerasan yang lebih luas di dalam tubuh Kemenaker yang perlu diungkap secara transparan.
IM57+ juga mendesak audit etika dan evaluasi kelembagaan menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Tindakan tegas dan pembersihan birokrasi dianggap sebagai langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan berintegritas.
Dukungan dari DPR dan Pengamat Antikorupsi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi atas langkah cepat KPK. Ia menilai OTT ini merupakan bukti nyata bahwa KPK tetap konsisten dan tidak tebang pilih dalam menindak kasus korupsi.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kasus ini sebagai “alarm keras” bagi jajaran kabinet dan kementerian lainnya agar tidak terjebak dalam praktik koruptif. ICW juga mendorong penguatan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan.
Simbol Anti-Korupsi di Kemenaker Kembali Disorot
Menariknya, simbol patung berompi oranye bertuliskan “Jangan Mimpi Pakai Rompi Ini” yang berada di lobi Kemenaker kembali menjadi sorotan publik. Patung ini awalnya diletakkan sebagai simbol komitmen antikorupsi, namun kini justru menjadi ironi di tengah kasus yang menjerat pejabat di lingkungan kementerian tersebut.
