SLEMAN – Sejumlah ibu yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi protes di sisi timur Bundaran UGM, Sleman, Jumat (26/9/2025). Mereka menuntut penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul rentetan kasus keracunan yang telah menimpa ribuan anak dan guru.
Dengan membawa alat dapur seperti panci dan alat makan, para ibu ini memukulnya serentak sebagai bentuk protes keras. Berbagai poster juga dibentangkan dengan tulisan tajam seperti “Hentikan MBG”, “MBG Makan Beracun Gratis”, dan “Guru itu tugasnya mengajar, bukan nyinom dadakan”.
Kalis Mardiasih, salah satu perwakilan Suara Ibu Indonesia, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud dari “batas sabar” mereka. Kalis mengungkapkan, “Kami adalah sekumpulan perempuan, ibu, akademisi, aktivis, pegiat isu-isu sosial, dan seniman, yang berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa peristiwa keracunan massal yang terjadi akibat program prioritas MBG di berbagai wilayah.”
Kalis juga menambahkan, data dari beberapa lembaga independen menunjukkan angka kasus keracunan yang sangat mengkhawatirkan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasusnya sudah mencapai 8.000, sementara data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat 6.618 kasus.
Menurutnya, program ini terkesan seperti proyek “coba-coba” yang menjadikan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Ia menolak usulan pemerintah untuk memperbaiki program sambil tetap melaksanakannya. “Kami tidak menerima itu. Kami menyerukan untuk evaluasi total dengan menghentikan program ini,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, para ibu ini menyampaikan beberapa tuntutan utama. Mereka mendesak agar program MBG dihentikan karena dianggap sentralistik dan militeristik. Mereka juga meminta pertanggungjawaban presiden, Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan dapur penyelenggara MBG atas ribuan kasus keracunan. Tuntutan lain termasuk pembentukan tim pencari fakta, pengusutan dugaan korupsi, dan pengembalian peran pemenuhan gizi anak kepada komunitas dan pemerintah daerah.
