Hops.id – Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan sejak malam pengguna jalan untuk hindari kawasan Istana sebagai tujuan konsentrasi demonstrasi. Kembalinya massa aksi demonstrasi yang kali ini akan dilakukan oleh massa dari 212 dan FPI akan mengarah ke Istana.
Mengantisipasi adanya demonstrasi yang akan menuju kawasan Istana Negara, kepolisian akan melakukan pengalihan arus lalu lintas di wilayah yang akan dan menuju Istana Negara. Pengalihan arus nantinya akan dilakukan sejak pagi hari hingga dinilai kondusif.
Sedikitnya terdapat tujuh titik pengalihan arus lalu lintas yang akan dialihkan dari dan menuju ke kawasan Istana Negara, seperti jalan Medan Merdeka Selatan, jalan Medan Merdeka Barat, jalan Sarinah yang akan menuju monas, jalan Budi Kemuliaan, akses jalan Abdul Muis yang mengarah ke monas, jalan majapahit dan jalan Veteran Raya dekat Istana.
Penutupan jalan tersebut telah dilakukan Korlantas Polda Metro Jaya sebagai antisipasi dilakukannya aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dilakukan massa 212 dan FPI.
“Malam ini Merdeka Barat (Patung kuda ke arah Istana) ditutup,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo seperti dikutip Hops dari Antara Selasa 13 September 2020.
Selain itu, aparat kepolisian juga menutup akses jalan dari Harmoni menuju Istana Merdeka sejak malam ini.
“Disisakan jalur busway,” ujar Sambodo.
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat saat massa pengunjuk rasa memadati kawasan tersebut.
Sebelumnya, elemen PA 212, GNPF Ulama, FPI dan HRS Center akan menggelar aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di depan Istana Merdeka pada Selasa (13/10/2020).
perwakilan aliansi yang juga Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, demo yang dilakukan dengan FPI dan puluhan ormas itu akan melibatkan massa dalam jumlah banyak.
Kata Slamet, sejauh ini mereka sudah memberikan surat pemberitahuan rencana demo ke Polda Metro Jaya, sejak Jumat 9 Oktober 2020 lalu. Sementara estimasi, kata Slamet, diperkirakan mencapai ribuan orang.
Diketahui, aksi ini tentu merupakan lanjutan dari sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center terkait penolakan terhadap UU Ciptaker, makanya kemudian diaktualisasikan dalam aktivitas demo.
Slamet Maarif juga mengatakan, UU Ciptaker jauh dari cita-cita dan harapan bangsa.
“Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945.”
“Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis,” kata Slamet.
Dia juga menyatakan, bahwa rezim yang berkuasa pada saat ini lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing dan tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.