Detik.com- Sumedang – Kementerian Sosial masih menemukan banyak pengaduan terkait penyimpangan distribusi bantuan sosial kepada warga yang terkena dampak COVID-19. Berbagai cara terus dilakukan agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Edi Suharto, mengatakan saat ini pihaknya masih banyak menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
“Yang kami terima udah cukup banyak yah, saya baru merinci secara detailnya. Tapi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) di lapangan juga sudah kami berdayakan,” kata Edi saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Sumedang, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020).
Menurut Edi, yang lebih penting saat ini adalah bukan soal jumlah pengaduan yang masuk SLRT. Pasalnya pengaduan yang diterima olehnya merupakan keluhan dari masyarakat langsung. Sehingga jangan sampai keluhan tersebut dilampiaskan masyarakat melalui media sosial.
“Yang lebih penting SLRT bisa menyalurkan keluhan-keluhan aspirasi dari rakyat jangan sampai sedikit-sedikit masyarakat memposting di medsos padahal belum tentu juga betul,” ucap Edi.
Contohnya saja, kata Edi, seperti di beberapa tempat masih ada warga yang keliru dalam menerima bantuan. Sehingga warga tersebut melampiaskannya melalui media sosial.
“Ada orang yang keliru menerima bantuan bansos dari mana, tergesa-gesa bermedsos menyatakan bahwa ini kardusnya saja sudah lain seolah-olah ini bantuan dari pemerintah padahal bukan tapi sudah terlanjur di medsoskan nah ini yang tidak kita harapkan,” katanya.
“Kita harapkan SLRT ini tempat pengaduan mereka sehingga kalau masalah-masalah itu bersifat lokal bisa diselesaikan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya mangga silahkan selesaikan dengan pemerintah daerahnya,” jelas Edi.
Sementara itu, siang tadi Kemensos menyalurkan BST kepada 50.873 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak virus Corona di Kabupaten Sumedang
Menurut Edi Suharto, bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non-program atau yang belum menerima program bantuan sosial sebelumnya.
Sehingga total bantuan yang akan disalurkan kepada warga sebanyak Rp 1,8 juta dari jumlah yang yang disalurkan selama 3 bulan berturut-turut atau Rp 600 ribu per bulannya.
“Ini semuanya total kurang lebih 50.873 mereka akan mendapatkan Rp 1.8 juta. Karena ini rencananya ini akan diberikan secara bertahap selama 3 bulan (Rp 600),” kata Edi.
Kabupaten Sumedang sedianya menerima BST kurang lebih ada 31.000 DTKS. namun kementerian sosial memberikan quota lebih untuk non-DTKS sebesar 19.000 sehingga total saat ini kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan sebanyak 50.873 KPM.
“Dan hari ini sedang di akselerasi, mudah-mudah dalam waktu yang tidak terlalu lama semua bisa kita salurkan,” ujarnya.