TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap delapan tersangka pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal bermodus koperasi simpan pinjam (KSP) di Medan, Sumatera Utara.
Namun dua orang warga asing yang mengendalikan pinjolnya masih buron.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika mengatakan, operasi pinjol ilegal ini memakai pesang singkat (SMS) blasting untuk menawarkan jasa peminjaman uang kepada korbannya.
SMS blasting ini, katanya, menjadi titik penyidik mengungkap kasus ini, yaitu mendeteksi pelaku yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara.
Baca juga: Tutup 3.365 Pinjol Ilegal, Satgas Investasi: Kita Blokir Hari Ini, Besok Ganti Nama
“Kemudian tim berangkat ke Kota Medan, melakukan profiling, penyelidikan dan kita melakukan penangkapan di Medan. Dari situ berkembang bahwa ternyata para pelaku itu selain PT SCA juga terafiliasi dengan beberapa KSP, koperasi simpan pinjam,” kata Helmy dalam jumpa pers virtual di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Ia memaparkan nama-nama yang digunakan jaringan ini. Di antaranya koperasi simpan pinjam hidup hijau, cinta damai, pulau bahagia, dana darurat, dana cepat cair, pinjaman kejutan super dan nama-nama lainnya. Mereka semua terafiliasi dengan jaringan ini.
Baca juga: OJK Angkat Tangan, Tak Bisa Cegah Maraknya SMS Berantai dari Pinjol Ilegal
Dikatakannya, delapan orang yang ditangkap memiliki peran masing-masing. Dua di antaranya bertindak sebagai penagih utang (debt collector).
“Jadi kita telah menangkap total delapan tersangka dengan berikut barang bukti tadi, ada ribuan SIM card, modem pool untuk mengirim SMS blasting, kemudian ini ada beberapa HP dan laptop yang fungsinya untuk melihat alur transaksi, transaksi komunikasi dari para pelaku itu,” ujarnya.
Selain, itu, pihaknya juga masih memburu dua WNA yang juga terlibat dalam pinjaman online tersebut.
Baca juga: Pinjol yang Tawarkan Pinjaman via SMS atau WA Itu Ilegal, Jangan Tergiur, Segera Blokir Nomornya
“Ada beberapa tersangka WNA yang masih dikejar, sudah kita lakukan pencekalan dan mengirimkan DPO kepada kedua orang ini,” tukasnya.
Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 45 ayat 3 tentang UU ITE, Pasal 8 dan Pasal 62 UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen serta UU Cipta Kerja dan Pasal 311 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Teror di Akun Sosial
Helmy juga mengatakan, para tersangka meneror korbannya melalui akun sosial, jika mereka tidak membayar bunga yang tidak masuk akal dan ditetapkan sepihak oleh pelaku.
Ia mencontohkan, pinjol olegal yang memfitnah korban menjadi bandar narkoba.
“Di mana mereka membuat pesan, tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini. Dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba,” kata Helmy.
Baca juga: Waspadai Jebakan Batman, OJK: Pinjol Ilegal Kerap Beri Kemudahan Cairkan Pinjaman
Ada lagi korban yang fotonya diedit dengan gambar yang berbau pornografi. Mayoritas korban yang diteror ini adalah perempuan.
“Kemudian mohon maaf kalau dia perempuan, (foto) di-crop, ditempelkan yang dengan yang tidak senonoh, serta yang lain-lainnya,” jelasnya.
Helmy menegaskan, pihaknya akan terus menindak pelaku pinjol illegal yang diperkirakan masih ribuan.
“Itu yaang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ini sudah kita lakukan penangkapan dan akan terus kita kembangkan ke jaringan-jaringan lain,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mendukung upaya Polri untuk memberantas pinjaman online ilegal di Indonesia. Ia menyebutkan tindakan mereka telah tergolong tindak pidana penipuan.
“Kerugian masyarakat materiil dan imateriil. Secara materiil mereka menipu. Jadi ketika masyarakat meminjam Rp 1 juta yang dicairkan Rp 600 ribu, bunganya tidak sesuai perjanjian, ini penipuan dan pemerasan. Mereka juga selalu menyebarkan data pribadi para peminjam. Jadi sangat tepat mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Tobing mengungkap kesulitan memberantas aplikasi pinjol ilegal di Indonesia. Pemblokiran dinilai bukan cara yang efektif memberantas pinjol ilegal.
Tongam menjelaskan pihaknya telah memblokir sebanyak 3.365 pinjol ilegal. Namun keesokan harinya, pinjol tersebut kembali aktif dengan berganti nama.
“Harus penegakan hukum yang memberikan efek jera,” kata Tongam.
Ia menuturkan, pihaknya juga sulit melacak keberadaan pinjol ilegal lantaran pelaku kerap berganti-ganti alamat hingga nomor telepon untuk mengelabui penegak hukum.
Atas dasar itu, masyarakat diminta untuk dapat mengakses pinjaman online yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami mengharapkan peran masyarakat jangan pernah akses pinjol ilegal. Kita sudah ada Pinjol yang telah terdaftar di OJK ada 122 saat ini. Masyarakat diminta simpan daftar nama itu di ponsel masing-masing. Kalau butuh pinjaman hanya itu saja. Jangan lirik kanan kiri yang lain. Fokus itu saja,” katanya. (Tribun Network/Igman Ibrahim/sam)