Pemerintah akan mengulirkan sejumlah program baru pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dengan cara front-loading atau lebih awal. Program yang akan digulirkan pada awal tahun depan merupakan lanjutan dari program pada 2021.
“Tadi Pak Presiden telah menyetujui ada beberapa program baru yang akan di-front-loading di tahun 2022,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ailrangga Hartarto pada acara bersama media di Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Adapun, terdapat empat program baru PEN 2022 yang akan menerapkan front-loading di awal tahun depan. Pertama, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari-Juni 2022.
Pemerintah Belum Realisasi Rp210 Triliun Anggaran PEN “Jumlah KUR-nya juga baik dari Rp285 triliun yang sekarang berlaku menjadi Rp378 triliun,” jelas Airlangga.
Cost of fund dari kredit tersebut juga akan turun 1 persen untuk kredit super mikro, 0,5 persen untuk mikro dan kredit kecil. Namun, untuk kredit kepada masyarakat akan tetap berada di level 3 persen sampai dengan Juni 2022. “Dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat.
Kita tidak ingin ada kanibalisme. Jadi hanya menggeser saja dari komersial ke KUR, tapi didorong ke sektor-sektor yang baru. Terutama untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam menaikkan kredit usaha kecil menengah secara porsi 30 persen dari keseluruhan kredit,” tambahnya.
Akibat tingginya permintaan KUR di 2021 yaitu Rp23,2 triliun per bulan, maka pemerintah mengusulkan tambahan subsidi bunga KUR selama enam bulan pertama 2022. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5,64 triliun. Kedua, perluasan dan percepatan penyaluran program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung.
Bantuan yang sudah terealisasi 100 persen untuk 1 juta pedaganga kaki lima dan warung dalam waktu relatif cepat ini, dinilai perlu diperluas dari sisi target sasarannya. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan untuk menyasar 1,75 juta orang penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota wilatah pesisir.
Sehingga, total target yang disasar program ini adalah 2,75 orang dan diperlukan anggaran Rp3,3 triliun. Ketiga, insentif fiskal untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan. Pada 2021, nilai anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp0,96 triliun.
Pada 2022, pemerintah mengusulkan untuk memperpanjang PPN DTP selama enam bulan pertama 2022, namun dengan dikurangi besarannya 50 persen dari besaran 2021. Keempat, insentif fiskal Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM) untuk otomotif dengan alokasi anggaran Rp3,46 triliun dinaikkan ke Rp6,58 triliun
Sesuai usulan dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Keuangan, terdapat usulan untuk memperpanjang diskon PPnBM 0 persen untuk kendaraan di bawah Rp250 juta. “Terkait dengan usulan otomotif ini akan terus dibahas karena kita masih perlu pembahasan lebih lanjut,” terang Airlangga. Adapun, anggaran PEN 2022 akan sebesar Rp414,1 triliun. Anggaran yang lebih kecil dari total PEN 2021 itu akan dialokasikan ke kluster kesehatan Rp117 triliun; perlindungan masyarakat Rp154 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141 triliun.
