WARGABICARA.COM – Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menilai prestasi pemerintah kota setempat dengan meraih peringkat A Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB berujung dari pelayanan publik yang semakin baik.
“Saya menyampaikan selamat kepada Pemkot Surabaya atas prestasinya itu. Apalagi Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan. Ini sangat prestisius,” kata Adi Sutarwijono di Surabaya, Rabu.
Diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan peringkat A (Sangat Baik) Indeks Reformasi Birokrasi kepada Wali Kota Eri Cahyadi pada acara Penganugerahan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 di Jakarta beberapa hari lalu.
Cak Awi panggilan lekat Adi Sutarwojono melihat pemkot melakukan pelayanan publik lewat pemanfaatan teknologi informasi jadi tidak dengan cara manual lagi. Dia juga melihat mal pelayanan publik semakin rapi dan tidak ada antrean yang menjemukan.
“Ini bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi. Pelayanan ditingkat kelurahan kecamatan dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) ditambah puskesmas,” kata Cak Awi.
Selain pelayanan publik, Cak Awi juga menyebutkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang sering turun kelapangan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor instansi pemerintahan dan kantor pelayanan publik.
“Kemudian penataan internal di birokrasi juga jalan demikian juga penataan pejabat juga berlangsung dengan baik. Sehingga, apa yang sudah diperbuat oleh wali kota berbuah penghargaan,” kata dia.
Cak Awi mencontohkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang sebelumnya jalurnya lama hingga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), namun saat ini cukup di tingkat kelurahan.
“Pelayanan semakin ramping semakin lincah kemudian semakin terukur. Hasilnya bisa dinikmati masyarakat Surabaya,” kata dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, pencapaian itu menjadi tanggung jawab bagi semua, bahwa kerja-kerja reformasi birokrasi yang berdampak bagi warga tidak boleh terputus.
“Capaian ini harus membuat kami terpacu bekerja lebih keras lagi, bukan malah berpuas diri,” ujar dia.
Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.
Cak Eri mengatakan, reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Untuk Surabaya, lanjut dia, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
Baca Juga: Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik
