WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengejutkan dunia dengan manuver diplomasi barunya. Trump kini mengubah kelompok pengawas gencatan senjata Gaza menjadi organisasi besar bernama Dewan Perdamaian (Board of Peace). Badan ini digadang-gadang akan menjadi pesaing kuat bagi Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik global.
Berdasarkan draf piagam yang beredar pada Rabu (21/1/2026), Trump akan memegang kekuasaan penuh sebagai ketua. Ia memiliki wewenang untuk memilih negara anggota hingga membubarkan entitas di bawahnya. Selain itu, dewan ini akan diperkuat oleh tokoh besar seperti Marco Rubio, Jared Kushner, hingga Presiden Bank Dunia, Ajay Banga.
Aspek Transaksional dan Anggota Baru
Ada hal menarik dari aturan keanggotaan organisasi ini. Sebuah negara bisa mendapatkan kursi permanen jika memberikan kontribusi sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun. Dana tersebut harus disetorkan dalam bentuk tunai pada tahun pertama keanggotaan mereka.
Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menyatakan setuju untuk bergabung. Selain Israel, beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, hingga Hungaria juga menyatakan kesiapannya. Sementara itu, Rusia mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempelajari detail undangan dari Trump tersebut.
Reaksi Keras Prancis dan Ancaman Tarif
Namun, rencana ambisius Trump ini tidak berjalan mulus di Eropa. Prancis secara tegas menolak bergabung dan menentang organisasi yang berniat menggantikan peran PBB. Menteri Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa negaranya tetap mendukung perdamaian, tetapi tidak dengan cara merusak sistem multilateral yang ada.
Merespons penolakan tersebut, Trump langsung melontarkan ancaman perdagangan yang serius. Ia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 200 persen pada produk anggur dan champagne asal Prancis. “Saya akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur mereka, dan dia (Macron) akan bergabung,” ketus Trump di hadapan wartawan.
Di sisi lain, Jerman memberikan tanggapan yang lebih hati-hati. Melalui juru bicara Kanselir Friedrich Merz, Jerman menegaskan bahwa PBB tetap menjadi kerangka utama dalam manajemen krisis dunia. Jerman menilai sistem PBB memang tidak sempurna, namun tetap harus menjadi pusat diplomasi internasional.
Baca Juga : Donald Trump Ngotot Ingin Kuasai Greenland, Ini Alasan di Baliknya
