WargaBicara.com – Bagi negara yang mengakui pentingnya demokrasi, masa pemilihan umum (pemilu) selalu ditunggu-tunggu dan memiliki pengaruh yang signifikan.
Pemilu adalah saat di mana nasib suatu negara ditentukan untuk periode waktu tertentu ke depan. Indonesia pun tidak terkecuali dalam menghadapi masa pemilu ini.
Beberapa bahkan menyebutnya sebagai waktu di mana rakyat “merayakan” politik, di mana mereka memainkan peran krusial dalam menentukan arah masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, masa pemilu memiliki dampak yang besar.
Ketika berbicara tentang pemilu di Indonesia, seringkali juga ada dampak negatif yang menyertainya. Salah satu dampak negatif yang muncul selama periode pemilu adalah timbulnya perselisihan di antara masyarakat.
Perselisihan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat selama proses pemilu. Perselisihan tersebut dapat berkembang menjadi konflik, dan dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan dapat berlanjut setelah pemilu berakhir dan berubah menjadi tindak pidana.
Ketika konflik telah terjadi, hal itu dapat menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Hal ini diperparah dengan fenomena polarisasi di tengah-tengah masyarakat yang kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka selama periode pemilu.
Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan seringkali terjadi di dalam diri maupun hubungan antarindividu. Dalam konteks dunia politik, konflik juga menjadi hal yang wajar dan diatur oleh hukum karena merupakan hasil dari persaingan yang diatur dalam kerangka peraturan yang berlaku.
Bahwa setiap tahapan dalam pemilu memiliki potensi untuk menghasilkan konflik. Sebagai contoh, pada tahapan akhir yang menghasilkan keputusan administratif, keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) seringkali menjadi pemicu konflik bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Begitu juga pada tahapan lain seperti kampanye, potensi konflik juga ada jika tidak dikelola dengan baik.
Terutama di negara majemuk seperti Indonesia, potensi timbulnya konflik di tengah masyarakat memang cukup terbuka.
Namun, dibandingkan dengan negara lain, tingkat konflik yang timbul dari proses pemilu di Indonesia masih tergolong rendah. Di negara lain, konflik akibat hasil pemilu kadang-kadang memunculkan bentrokan dan bahkan seringkali berujung pada kekerasan fisik.
KPU telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir konflik ini, dimulai dari internal penyelenggara itu sendiri. Setiap kesempatan pertemuan dengan jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, selalu disoroti pentingnya menjalankan tugas dengan integritas, mempertahankan independensi, dan tidak memihak pada kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, konflik dapat dicegah.
Pentingnya mitigasi konflik dimulai dari diri kita sendiri. Jika penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, dan independen, tanpa adanya kecenderungan politik tertentu, maka potensi konflik dapat diminimalkan.
Ingatlah, setiap suara yang kita berikan adalah langkah menuju perubahan yang lebih baik. Bersama, kita bisa menjadikan Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Mari sukseskan Pemilu damai tahun 2024 sampai akhir! Indonesia bersatu, Indonesia maju! #JagaDamaiJagaSuara
Dapatkan informasi terupdate berita Pemilu 2024 dari kami. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media WargaBicara lainnnya.
