Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berharap pers berperan dalam menyosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 serta memerangi hoaks dan disinformasi di media sosial.
“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait dengan program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi telah dimulai,” kata Yasonna seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/1/2021).
Menurut dia, peran pers dalam memerangi hoaks terkait dengan program vaksin Covid-19 bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional.
Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong lainnya yang bertebaran di media sosial.
“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” tambah Yasonna.
Ia menegaskan bahwa peran media mainstream harus lebih baik daripada media sosial, termasuk grup WhatsApp.
“Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali,” ucap Yasonna.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menjelaskan bahwa penerapan aturan terhadap para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.
Ia menyatakan pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong publik agar bersedia divaksin.
“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama,” katanya.
Masalahnya, lanjut dia, kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, herd immunity yang diharapkan tidak akan terjadi.
