Pikiran-rakyat.com – Semenjak ada pandemi Covid-19, semua kegiatan belajar di sekolah terpaksa harus dilakukan di rumah secara online.
Dan di tengah pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sempat akan memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar di sekolah secara tatap muka.
Namun rencana Mendikbud itu telah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.
Tak terkecuali mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).
Tak hanya itu, penolakan juga datang dari beberapa kantor hukum di Indonesia.
Seperti Lokataru, Hakasasi.id, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), atau lembaga lain semisal Transparansi Internasional Indonesia, dan Visi Integritas.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menekankan tentang pentingnya memperhatikan isu kesehatan dan kabar terkini mengenai pandemi Covid-19.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Indramayu.com sebelumnya dalam artikel “Khawatir Pandemi Covid-19, DPR Imbau Sekolah Tetap Tutup dengan Berbagai Alasan ini“, dia mengimbau agar rencana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi hendaknya dipertimbangkan lagi.
Politisi PDI-Perjuangan itu tidak menyarankan pemberlakuan sekolah di masa saat-saat ini apabila sebaran kasus Covid-19 di beberapa daerah terhitung masih tinggi.
“Kalau selama masalah kesehatan belum bisa diatasi dan dikendalikan, saya sebagai Anggota DPR tidak sarankan sekolah untuk memaksakan pengajaran secara fisik, karena kesehatan yang paling penting. Tapi kita tunggu, kalau vaksin sudah ada titik terang, tentu pembukaan kembali sekolah bisa dipercepat,” ujar Putra Nababan pada Senin, 12 Oktober 2020.
Putra juga merekomendasi tenaga pendidik untuk diprioritaskan dalam hal pemberian vaksin.
Alasannya, mengingat pemerintah memperkirakan akan ada 50 vaksin di akhir tahun 2020. Prioritas pemberian vaksin tersebut tidak hanya kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada tenaga pendidik.
Pembukaan kembali sekolah dinilai berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Terdapat potensi transmisi virus baik antar peserta didik maupun tenaga pendidik dan warga sekitar sekolah.
“Kalau anak-anak sekolah menengah atas tentu bisa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, tetapi kalau (tingkat) SD menurut saya jangan dulu,” tutur Putra Nababan.
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya dapat menjadi solusi selama pandemi masih belum juga mereda.
Putra menyatakan cara tersebut semestinya bukan merupakan hambatan dalam mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk para siswa.
Pria yang pernah menjadi pembaca berita di stasiun TV swasta itu memperingatkan agar sistem pendidikan mampu beradaptasi di tengah pandemi.
