Economy.okezone.com – Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang penuh tantangan di tengah pandemi virus corona, inklusi keuangan memiliki tiga peranan penting bagi perekonomian.
Tiga peranan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional dan untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai lebih dari 90% keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.
Selama masa pandemi ini, sektor UMKM adalah salah satu yang sangat terdampak. Hal ini dikarenakan, di antaranya oleh pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah, dan meminimalisir frekuensi keluar rumah.
Walaupun begitu, para pelaku UMKM sudah ada yang mulai bangkit karena mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti relaksasi KUR, subsidi bunga, modal kerja, serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dalam bentuk hibah.
Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Pricewaterhousecoopers (PwC) di tahun 2019, menyebutkan bahwa 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut adalah kurangnya pemahaman UMKM terkait inklusi keuangan.
Edukasi terhadap pelaku UMKM sangatlah penting guna meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku UMKM mendapatkan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan.
“Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu saja meningkatnya kemampuan ekonomi dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi,” kata Corporate Secretary Akulaku Finance Indonesia Wildan Kesuma dalam diskusi virtual, Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Demi tercapainya target indeks inklusi keuangan Indonesia menjadi di atas 90% dalam waktu 3 tahun kedepan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pihaknya melakukan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan usaha khususnya pengelolaan pembiayaan produktif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
Penasihat Keuangan Ghita Argasasmita mengatakan dalam membangun usaha yang komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan manajemen keuangan yang baik untuk mempertahankan bisnis dari kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang ini.
“Kemampuan yang penting untuk dimiliki seorang pengusaha UMKM adalah kemampuan manajemen keuangan yang baik untuk membawa bisnis mereka maju dan berkelanjutan,” kata Ghita.
Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM baik saat akan memulai usaha maupun saat usahanya sudah berjalan adalah untuk menekan biaya operasional seefisien mungkin dan memisah rekening pribadi dan rekening usaha. Bila rekening usaha sudah terpisah maka arus bulanan akan terlihat dengan jelas.
“Apabila kita bisa memisahkan tabungan usaha dan pribadi, penghitungan kas bulanan usaha kita akan lebih mudah dan tepat. Hal ini juga akan meminimalisir kemungkinan mengalami krisis uang kas yang diakibatkan oleh penarikan uang tunai untuk keperluan pribadi,” ungkap Ghita
