Pemkab Klaten mengimbau para pengungsi dari Desa Balerante dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, untuk tidak pulang ke rumah meskipun ada perubahan rekomendasi potensi ancaman Gunung Merapi. Imbauan ini terutama ditujukan untuk para warga kelompok rentan.
“Saya sudah bertemu kepala desa, tokoh masyarakat, pengungsi dan relawan dua desa. Utamanya kaum rentan disarankan tetap di pengungsian,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Klaten, Sip Anwar, usai mengikuti rapat koordinasi di Pemkab Klaten, Senin (18/1/2021).
Sip menjelaskan dari hasil rakor dibahas status Gunung Merapi masih di level Siaga meskipun ada penurunan aktivitas dan potensi ancaman ke wilayah Klaten. Dia menegaskan Gunung Merapi juga sulit diprediksi sehingga harus disikapi hati-hati.
“BPPTKG sendiri sebelumnya menyatakan Merapi sulit diprediksi. Beberapa waktu lalu ancaman eksplosif tapi sekarang efusif atau lelehan, tadi disampaikan Sekda untuk Klaten harus tetap Siaga,” lanjut Sip.
Rencana kontingensi maupun sarana dan prasarana, sambung Sip, harus tetap disiapkan. Untuk itu berkaitan dengan pengungsian disarankan tetap berada di tempat evakuasi sementara.
Di Desa Glagaharjo, Kabupaten Sleman, papar Sip Anwar, memang sudah ada tempat pengungsian yang memperbolehkan warga pulang. Namun BPBD Klaten tetap tidak merekomendasi pengungsi pulang.
“Saya begini, mengizinkan warga pulang juga tidak. Tapi memaksa warga untuk tetap di pengungsian BPBD juga tidak berani dan kalau ada warga usia muda yang pulang membersihkan rumah atau cari pakan silakan dengan catatan hati-hati,” papar Sip Anwar.
Dia meminta pengungsi bersabar selama seminggu atau 10 hari ke depan menunggu perkembangan. Menurutnya Pemkab Klaten siap menanggung kebutuhan hidup pengungsi untuk tiga desa yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3 yakni Balerante, Sidorejo, dan Tegalmulyo.
“Saya jamin kebutuhannya. Karena anggarannya ada, butuhnya apa sebab kita ada dana siap pakai (DSP) dari BNPB Rp 1 miliar untuk semua kegiatan dan kebutuhan,” ungkap Sip Anwar.
Belum lagi di APBD 2021, imbuh Sip, terdapat dana kebencanaan Rp 1 miliar. Dengan dana total Rp 2 miliar dan masih ada juga bantuan tidak terduga (BTT) APBD.
“Jadi kenapa kita berani jamin karena anggaran kita cukup. DSP dari BNPB Rp 1 miliar, ada BTT, dan masih ada dana kebencanaan APBD Rp 1 miliar,” pungkas Sip Anwar.
Dilaporkan belum ada pergerakan pengungsi yang pulang di Klaten…
