wargabicara.com
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga
No Result
View All Result
wargabicara.com
No Result
View All Result
Home Suara Warga

Cegah Kerugian Negara, KPK Rekomendasikan Vaksin Covid-19 Tidak Dibeli dalam Jumlah Besar

Admin Wargabicara by Admin Wargabicara
4 Februari 2021
in Suara Warga
0
Cegah Kerugian Negara, KPK Rekomendasikan Vaksin Covid-19 Tidak Dibeli dalam Jumlah Besar
0
SHARES
40
VIEWS

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pemerintah untuk tidak membeli vaksin covid-19 dengan jumlah yang langsung besar. Hal ini disarankan KPK untuk meminimalisir kerugian negara jika ternyata program vaksinasi gagal.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, saran tersebut didapatkan setelah melalui beberapa pertimbangan. Ipi mengatakan, selama ini KPK sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan, serta pihak kepolisian.

“Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap tiga,” kata Ipi kepada merdeka.com, Rabu (3/2/2021).

Sehingga, dalam pengadaan vaksin, Ipi mengatakan bahwa pemerintah hanya diperbolehkan untuk membuat komitmen dengan pihak penyedia saja namun tidak melakukan proses jual-beli dalam jumlah besar.

“KPK menyampaikan bahwa pemerintah dapat membuat komitmen dengan pihak penyedia. Namun tidak melakukan perikatan jual-beli dalam jumlah besar, karena mengandung risiko kehilangan uang negara, apabila terjadi kegagalan vaksin,” kata Ipi menegaskan.

Oleh sebab itu, KPK meminta BPKP, LKPP, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun) untuk membantu Kemenkes dalam menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin. Sehingga, kata Ipi, dalam pengadaan vaksin Kemenkes juga melibatkan lembaga pengawasan negara, bukan hanya melibatkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) saja.

“Kami menyarankan untuk melibatkan Jamdatun, LKPP dan BPKP dalam membantu menganalisis draft kontrak pengadaan. Tujuannya untuk memastikan posisi kedua belah pihak berada pada posisi yang setara dan tidak ada yang dirugikan apabila terjadi kondisi kahar (force majeure) di kemudian hari,” kata Ipi

Dalam konteks pencegahan korupsi, Ipi menjelaskan bahwa sebenarnya sejak bulan Maret 2020, KPK telah membentuk tim untuk mengawasi segala kebijakan maupun implementasi program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Sejak awal pandemi KPK telah membentuk 15 satgas di kedeputian pencegahan. Satu satgas bekerja bersama Gugus Tugas di tingkat pusat. Lima satgas melakukan kajian dan fungsi monitoring untuk mengawal kebijakan pemerintah,” ujarnya.

 

 

 

Tags: Peristiwa
Admin Wargabicara

Admin Wargabicara

Related Posts

BSU
Suara Warga

4 Solusi Praktis Mengatasi Masalah Akses Situs BSU Kemnaker yang Belum Aktif

20 Juni 2025
pengamat intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani
Suara Warga

Kini OPM Kehilangan Simpati dari Masyarakat Papua Usai Serang Gereja

15 Juni 2025
Raja Ampat Surga Dunia yang Harus Dijaga, Bukan Dieksploitasi
Suara Warga

Raja Ampat: Surga Dunia yang Harus Dijaga, Bukan Dieksploitasi

11 Juni 2025
Next Post
Dokter Ini Sarankan Indonesia Pakai Vaksin COVID-19 AstraZeneca Ketimbang Sinovac

Dokter Ini Sarankan Indonesia Pakai Vaksin COVID-19 AstraZeneca Ketimbang Sinovac

Menangkal Hoaks, Satu Cara untuk Menyukseskan Vaksinasi Covid-19

Menangkal Hoaks, Satu Cara untuk Menyukseskan Vaksinasi Covid-19

Dampak Hujan Abu Merapi, Warga Boyolali Sulit Cari Rumput Pakan Ternak

Dampak Hujan Abu Merapi, Warga Boyolali Sulit Cari Rumput Pakan Ternak

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Login
Notify of
guest

guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Recommended

Pemerintah Akan Beri Santunan Karyawan Swasta Begaji di Bawah Rp 5 juta Sebesar Rp 600 Ribu

Pemerintah Akan Beri Santunan Karyawan Swasta Begaji di Bawah Rp 5 juta Sebesar Rp 600 Ribu

5 tahun ago
PPKM dan Penyebaran Covid19

PPKM dan Penyebaran Covid19

4 tahun ago
Berani Jual Obat di Atas Harga Eceran, Siap-Siap Dijerat Hukum

Berani Jual Obat di Atas Harga Eceran, Siap-Siap Dijerat Hukum

4 tahun ago
StartUp di Bidang Kesehatan Gandeng Pemprov Banten Dirikan Sentra Vaksinasi COVID-19 di Mal

StartUp di Bidang Kesehatan Gandeng Pemprov Banten Dirikan Sentra Vaksinasi COVID-19 di Mal

4 tahun ago

Categories

  • Bansos
  • Beranda
  • Berita Daerah
  • Berita Daerah
  • Culture
  • Hot News
  • Humas.polri.go.id
  • jaga negeri
  • Kamtibmas
  • Keluhan Warga
  • Narasi Ahli
  • Para Ahli
  • Pelayanan Publik
  • Sports
  • Suara Warga
  • Travel
  • Trending no.1 Media Sosial.

Topics

APIC Arus Mudik Bansos Berita Berita Jawa Tengah Berita Terkini Bisnis Covid-19 DIVHUMAS DKI Jakarta Ekonomi Foto News Health Info Indonesia Infografis Internasional Islam Israel Jawa Barat Jawa Tengah - DIY Jokowi Kakorlantas Keluhan Warga Korlantas Korlantas Polri KPK Layanan Publik Mal Pelayanan Publik Megapolitan MPP Nataru News PANRB Pelayanan Publik Pemerintah Pemilu Pemilu 2024 Peristiwa Polisi Polri Prabowo Subianto SILANCAR Suara Warga Sumatera Timnas Indonesia
No Result
View All Result

Highlights

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran SPMB 2025

53 Kepala Sekolah Rakyat Ikuti Retret untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto Abadikan Nama Ibu Lewat Penamaan Anggrek di Singapura

Ribuan Aktivis Dunia Bergerak Menuju Gaza, Desak Penghentian Agresi Israel

Israel Pertimbangkan Perluasan Operasi Militer terhadap Iran, Targetkan Program Nuklir

Agnez Mo dan Anggun C. Sasmi Bintangi Reacher Season 4 sebagai Ibu dan Anak

Trending

BSU
Suara Warga

4 Solusi Praktis Mengatasi Masalah Akses Situs BSU Kemnaker yang Belum Aktif

by Salma Hasna
20 Juni 2025
0

WargaBicara.com - Banyak penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 yang mengeluhkan situs bsu.kemnaker.go.id yang belum bisa diakses...

Yovie Widianto Diangkat jadi Komisaris Pupuk Indonesia

Yovie Widianto Dilantik sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia, Gantikan Anwar Sanusi

20 Juni 2025
Iran Luncurkan Rudal Hipersonik Fattah-1

Iran Luncurkan Rudal Hipersonik Fattah-1 Pertama Kali dalam Konflik dengan Israel

20 Juni 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran SPMB 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran SPMB 2025

19 Juni 2025
53 Kepala Sekolah Rakyat Ikuti Retret

53 Kepala Sekolah Rakyat Ikuti Retret untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

19 Juni 2025
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

© Copyright Wargabicara Team All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga

© Copyright Wargabicara Team All Rights Reserved

wpDiscuz