wargabicara.com
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga
No Result
View All Result
wargabicara.com
No Result
View All Result
Home Pelayanan Publik

Pemantauan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Segera Dimulai

Hegi S. Al Qabid by Hegi S. Al Qabid
20 Maret 2023
in Pelayanan Publik
0
Pemantauan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Segera Dimulai
0
SHARES
31
VIEWS

WARGABICARA.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi senantiasa berupaya terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan kualitas pelayanan publik yang baik adalah kunci utama untuk memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang positif.

“Untuk itu, pelaksanaan PEKPPP bukan hanya sekadar bertujuan menghasilkan angka Indeks Pelayanan Publik, namun diharapkan terjadi peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala,” ujar Deputi Diah saat membuka Rapat Persiapan PEKPPP Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (24/02).

Pelaksanaan PEKPPP pada tahun 2023 akan menggunakan skema baru yang berbeda dari PEKPPP pada tahun-tahun sebelumnya. Terdapat tiga skema yang akan dilaksanakan pada PEKPPP tahun ini.

Skema pertama, pada unit lokus evaluasi tahun 2022 akan dilakukan pembinaan melalui mekanisme pemantauan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang dievaluasi pada tahun lalu akan dipantau terkait dengan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Kementerian PANRB.

Selanjutnya adalah pelaksanaan PEKPPP mandiri dengan mendorong Biro Organisasi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dan Bagian Organisasi pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menjadi evaluator dan melakukan PEKPPP mandiri. Dalam waktu dekat, Menteri PANRB akan mengeluarkan surat edaran untuk mengatur pelaksanaan PEKPPP mandiri.

“PEKPPP mandiri dilakukan demi meningkatkan cakupan lokus evaluasi yang lebih luas dan meliputi tiga ruang lingkup pelayanan publik, yaitu layanan administrasi, barang, dan jasa,” lanjut Diah.

20230224 Rapat Persiapan PEKPPP Tahun 2023 4

Sedangkan skema terakhir adalah PEKPPP khusus, dimana Kementerian PANRB akan turun langsung di wilayah prioritas pembinaan. PEKPPP khusus ini akan dilakukan di Kepulauan Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta di BUMN sektor logistik yang mencakup PT KAI, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Diah menambahkan bahwa PEKPPP tidak dapat hanya dilakukan oleh Kementerian PANRB saja. Oleh karenanya, perlu ada kolaborasi agar semakin banyak unit pelayanan publik yang dilakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada PermenPANRB No. 29/2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB No. 1/2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Diah juga mengapresiasi pembinaan unit lokus evaluasi tahun 2022. Karena, berdasarkan hasil PEKPPP 2022, terjadi peningkatan indeks pelayanan publik secara nasional menjadi 3,8 yang masuk dalam kategori Baik.

Pelaksanaan PEKPPP tahun 2023 akan dimulai dalam waktu yang tidak lama lagi. Pelaksanaan PEKPPP mandiri dan pengukuran kondisi terkini melalui pra-evaluasi bagi unit lokus evaluasi akan dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2023 dengan didahului proses praevaluasi bagi unit lokus yang akan dievaluasi. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan pada Juli sampai dengan Agustus 2023 dan direncanakan pemberian hasil pemeringkatan PEKPPP dapat dilakukan pada Oktober 2023.

“Semoga PEKPPP pada tahun ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh UPP agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tutup Diah.

Baca Juga: Keluhan Warga Pekanbaru Soal Viral Minta Sumbangan Modus Fogging

Tags: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPEKPPPPelayanan PublikPemantauan EvaluasiPemerintah
Hegi S. Al Qabid

Hegi S. Al Qabid

Related Posts

Peraturan Baru OJK Denda Rp 15 Miliar
Pelayanan Publik

Peraturan Baru OJK: Denda Rp 15 Miliar bagi Penagih Pinjol yang Melakukan Pemaluan dan Ancaman

10 Januari 2024
Mal Pelayanan Publik Kota Malang Bakal Terapkan Digitalisasi
Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik Kota Malang Bakal Terapkan Digitalisasi

4 September 2023
Akhir Agustus 2023, Mal Pelayanan Publik Tapin Bakal Soft Launching
Pelayanan Publik

Akhir Agustus 2023, Mal Pelayanan Publik Tapin Bakal Soft Launching

28 Juli 2023
Next Post
Diprotes Ormas, Patung Bunda Maria di Yogya Ditutup Terpal saat Puasa Ramadan

Diprotes Ormas, Patung Bunda Maria di Yogya Ditutup Terpal saat Puasa Ramadan

Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Inilah Keluhan Warga Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta

Inilah Keluhan Warga Soal Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Login
Notify of
guest

guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Recommended

Begini Cara Satlantas Polres Grobogan Edukasi Protokol Kesehatan

Begini Cara Satlantas Polres Grobogan Edukasi Protokol Kesehatan

4 tahun ago
BRG dorong pemanfaatan lahan gambut untuk usaha pertanian masyarakat

Curhatan miris driver ojol jelang PSBB Jakarta: Nombok, cukup buat apa?

5 tahun ago
Sinovac Belum Kantongi EUL WHO, Indonesia Lobi Arab Saudi untuk Jemaah Umrah dan Haji yang Disuntik CoronaVac

Sinovac Belum Kantongi EUL WHO, Indonesia Lobi Arab Saudi untuk Jemaah Umrah dan Haji yang Disuntik CoronaVac

4 tahun ago
Kemenkes akan beri prioritas TNI-Polri lakukan vaksinasi masal Covid-19

Kemenkes akan beri prioritas TNI-Polri lakukan vaksinasi masal Covid-19

4 tahun ago

Categories

  • Bansos
  • Beranda
  • Berita Daerah
  • Berita Daerah
  • Culture
  • Hot News
  • Humas.polri.go.id
  • jaga negeri
  • Kamtibmas
  • Keluhan Warga
  • Narasi Ahli
  • Para Ahli
  • Pelayanan Publik
  • Sports
  • Suara Warga
  • Travel
  • Trending no.1 Media Sosial.

Topics

APIC Arus Mudik Bansos Berita Berita Jawa Tengah Berita Terkini Bisnis Covid-19 DIVHUMAS DKI Jakarta Ekonomi Foto News Health Info Indonesia Infografis Internasional Islam Jawa Barat Jawa Tengah - DIY Jokowi Kakorlantas Keluhan Warga Korlantas Korlantas Polri KPK Layanan Publik Mabes Polri Mal Pelayanan Publik Megapolitan MPP Nataru News PANRB Pelayanan Publik Pemerintah Pemilu Pemilu 2024 Peristiwa Polisi Polri Prabowo Subianto SILANCAR Suara Warga Sumatera Timnas Indonesia
No Result
View All Result

Highlights

Kontroversi di Laut Mediterania: Ketika Kapal Bantuan Gaza Dihentikan, Greta Thunberg Diusir dari Israel

Mengapa Tambang di Raja Ampat Dianggap Melanggar Undang-Undang dan Putusan MK

PT Qudo Buana Nawakara: Pionir di Balik Modernisasi Patroli Korlantas dengan SILANCAR

SILANCAR, Inovasi Digital Korlantas Polri untuk Patroli Modern, Dipamerkan di Indo Defence

Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Kuat RI di Bidang Pertahanan Lewat Indo Defence 2025

Raja Ampat: Surga Dunia yang Harus Dijaga, Bukan Dieksploitasi

Trending

Kenaikan Gaji Hakim hingga 280%: Komitmen Prabowo Wujudkan Keadilan atau Strategi Politik?
Beranda

Kenaikan Gaji Hakim hingga 280%: Komitmen Prabowo Wujudkan Keadilan atau Strategi Politik?

by Salma Hasna
13 Juni 2025
0

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuat gebrakan penting di awal masa pemerintahannya dengan mengumumkan kenaikan...

Covid nimbus varian baru

Waspada Varian Baru COVID-19 yang Lebih Menular

12 Juni 2025
Simbol Apresiasi Jam Tangan Rolex dari Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia

Simbol Apresiasi Jam Tangan Rolex dari Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia

12 Juni 2025
Greta Thunberg Diusir dari Israel

Kontroversi di Laut Mediterania: Ketika Kapal Bantuan Gaza Dihentikan, Greta Thunberg Diusir dari Israel

12 Juni 2025
Mengapa Tambang di Raja Ampat Dianggap Melanggar Undang-Undang dan Putusan MK

Mengapa Tambang di Raja Ampat Dianggap Melanggar Undang-Undang dan Putusan MK

12 Juni 2025
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber

© Copyright Wargabicara Team All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Para Ahli
  • Berita Daerah
  • Pelayanan Publik
  • Keluhan Warga

© Copyright Wargabicara Team All Rights Reserved

wpDiscuz