Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana menggulirkan kebijakan baru terkait jam masuk sekolah bagi pelajar di wilayahnya. Dedi mengusulkan agar seluruh siswa di Jawa Barat memulai kegiatan belajar pukul 06.00 WIB dan hanya masuk sekolah hingga hari Jumat.
Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan menanamkan kedisiplinan sekaligus menyelaraskan jadwal sekolah antartingkat pendidikan. Saat ini, sejumlah SMA di Jawa Barat diketahui telah menerapkan jadwal sekolah hingga Jumat, sementara sebagian SMP masih masuk hingga Sabtu.
“Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?” ujar Dedi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Kamis (29/5/2025).
Dedi mengungkapkan, kebijakan serupa pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ia menjadi kepala daerah pertama yang memberlakukan sekolah hanya sampai Jumat dengan jam masuk lebih pagi.
Ia pun menyatakan akan mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat, baik bupati maupun wali kota, untuk menerapkan kebijakan seragam: sekolah dimulai pukul 06.00 WIB dan libur pada hari Sabtu.
“Saya akan mengajak para kepala daerah, bupati dan wali kota, hari belajarnya sampai hari Jumat, Sabtu libur,” ucapnya.
Pemberlakuan Jam Malam Pelajar
Sebelumnya, Dedi juga telah mengeluarkan kebijakan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 51/PA.03/Disdik tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jabar Istimewa, yang diterbitkan pada 23 Mei 2025.
Dalam surat edaran tersebut, Dedi menginstruksikan agar kegiatan para pelajar di luar rumah dibatasi mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah.
Ia juga memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menyosialisasikan dan menerapkan kebijakan tersebut.
Baca Juga : Merdeka belajar belum sentuh persoalan kualitas pendidikan