JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memberangkatkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk membantu percepatan rehabilitasi pasca-bencana di Sumatera. Para mahasiswa ini ditugaskan untuk melakukan pendataan menyeluruh di wilayah terdampak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. Misi ini mencakup wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penugasan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan mahasiswa sekolah kedinasan memberikan kontribusi nyata di wilayah terdampak bencana. Dalam Satgas ini, BPS memegang peran kunci sebagai koordinator bidang pengelolaan data nasional.
Selama berada di lapangan, mahasiswa akan bertugas sebagai enumerator atau petugas pendataan. Mereka akan mengumpulkan informasi mengenai jumlah rumah tangga terdampak serta kondisi infrastruktur yang rusak. Proses pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke pemukiman warga dan titik pengungsian di berbagai wilayah Sumatera.
Metode pengumpulan data kali ini telah menggunakan teknologi mutakhir berbasis foto dan titik koordinat atau geotagging. Data yang berhasil dihimpun nantinya akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data milik BNPB. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran.
Penugasan ini terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Keberangkatan tim dilakukan dalam beberapa kloter, di mana 240 mahasiswa diberangkatkan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dari Bandara Halim Perdanakusuma. Sementara itu, mahasiswa lainnya akan menuju lokasi menggunakan penerbangan komersial.
Selain ratusan mahasiswa, BPS juga mengerahkan ribuan personel tambahan di lapangan. Sebanyak 50 pegawai BPS Pusat dan 1.059 pegawai BPS kabupaten/kota dikerahkan di 52 wilayah terdampak. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan statistik kebencanaan yang akurat untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera.
Baca Juga : Survei BPS: 23 Persen Kantor Tidak WFH