Akurat.co – Komite III DPD RI dan Mendikbud bersepakat melakukan penyesuaian-penyesuaian sistem pendidikan di era pandemi Covid-19 saat ini. Tujuannya agar kualitas pendidikan di masa pandemi tetap terjaga.
Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat kerja antara komite III DPD RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim baru-baru ini.
Ketua Komite III DPD RI Silvyana Murni menjelaskan soal hasil kesepakatan itu. Dia mengatakan, Kemendikbud diminta untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pendidikan masa pandemi Covid-19. Khususnya menyangkut program pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memperhatikan kondisi geografi daerah.
Termasuk bekerjasama dengan program TVRI untuk memudahkan pembelajaran bagi daerah yang kesulitan akses internet.
Selain itu, Kemendikbud juga harus memastikan bahwa penyelenggaraan kurikulum darurat yang terukur, pemberlakuan protokol kesehatan (Prokes) bagi sekolah yang melakukan tatap muka diikuti pemenuhan sarana prasarana kesehatan pendukung.
Kemendikbud juga telah dan akan terus melakukan distribusi kuota internet bagi pendidik dan peserta didik tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
“Kemendikbud juga harus memastikan agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat terealisasi. Khususnya untuk pembayaran honor guru dan pembelajaran daring secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” ujarnya.
Memberikan perhatian secara khusus bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang terkonfirmasi positif Covid-19 saat bertugas di sekolah maupun di rumah. DPD juga meminta Kemendikbud memprioritaskan seleksi dan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).
“Mereka harus di prioritaskan dan mempercepat proses SK mereka,” katanya.
DPD juga meminta Kemendikbud memastikan Pendidikan Moral Pancasila, Sejarah dan Budi Pekerti menjadi mata pelajaran wajib diberikan kepada seluruh peserta didik di semua jenjang pendidikan.
“Dengan demikian, diharapkan tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terealisasi secara menyeluruh,” ujarnya.
